PKI: Fakta sejarah pemberontakan PKI di madiun
Tahun 1948 merupakan tahun perjuangan terberat bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Kesatuan dan persatuan yang sangat diperlukan menghadapi Belanda mendapatkan tikaman dari belakang. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun September 1948 dilancarkan ketika Indonesia sedang bersiap menghadapi agresi Belanda yang bermaksud menguasai daerah RI yang masih tersisa di Jawa dan Sumatera.
Persetujuan Renville 17 Januari 1948 memicu krisis politik. PM Amir Syarifudin dan kabinetnya dianggap tidak becus. Pada 23 Januari 1948, Presiden Soekarno membubarkan kabinet dan menunjuk Wakil Presiden Mohammad Hatta membentuk kabinet. Sayap kiri membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan Amir Syarifudin dipilih menjadi ketuanya. FDR yang beroposisi terhadap pemerintah Hatta antara lain menuntut politik berunding dihentikan sampai Belanda menarik diri secara keseluruhan dari Indonesia.
Di tahun 1948 itu, Angkatan Perang RI (dan pegawai negeri) melakukan Reorganisasi dan Rasionalisasi (ReRa). Kebijakan yang digariskan Kabinet Hatta adalah menyusun tentara yang lebih efisien dan berada di bawah satu komando, dan menjadikannya alat negara yang tangguh terhadap agitasi politik dari luar. Hatta ingin memotong garis politik kelompok FDR. ReRa Angkatan Perang berhasil memperkecil jumlah TNI, dari tujuh divisi menjadi empat, tapi daya tempurnya lebih baik.
Perang Gerilya Semesta
Dengan ReRa ini, TNI-Masyarakat yang dibangun Amir Syarifudin ketika ia masih menjabat Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri, dibubarkan. TNI-Masyarakat ini merupakan tandingan bagi TNI yang semula hanya merupakan Biro Perjuangan di Kementerian Pertahanan. Biro ini dan TNI-Masyarakatnya didominasi perwira-perwira yang berhaluan komunis. Kesatuan-kesatuan yang dipengaruhinya dan sempat dilengkapi persenjataan terbaik ini diharapkan menjadi andalan kekuasaan politik sayap kiri itu. Setelah dibubarkan pada 29 Mei 1948, kesatuan ex TNI-Masyarakat dilebur ke dalam Divisi-Divisi TNI, pada Kesatuan Reserve Umum (KRU), sebagai kekuatan cadangan strategis RI.
Rekonstruksi juga diadakan dengan peran strategis TNI untuk menghadapi agresi militer Belanda. Strateginya diubah, tidak lagi menggunakan konsep perang yang lama. Konsep lama yang konvensional menjadikan pengalaman pahit bagi TNI yang dipukul telak oleh Belanda. Dengan konsep yang baru, serangan musuh tidak akan lagi dihadapi langsung secara mati-matian.
Perlawanan awal TNI dilakukan sebagai penghambat guna memberi peluang induk kekuatan TNI dan unsur-unsur pemerintah melakukan persiapan di daerah perlawanan-wehrkreise untuk melancarkan perang wilayah. Akan digelar perang gerilya semesta di seluruh pulau Jawa dan di wilayah yang luas di Sumatera untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Divisi Siliwangi ditugaskan melancarkan infiltrasi jarak jauh kembali ke daerah juang asalnya, berperang gerilya bersama rakyat.
Muso Datang
Pada 11 Augustus 1948, Muso, tokoh komunis Indonesia pulang dari Moskow. Dalam pertemuan 13 Agustus 1948 dengan Presiden Soekarno, ketika kepadanya diminta untuk memperkuat perjuangan revolusi, Muso menjawab dengan singkat: Saya datang untuk menertibkan keadaan. Ternyata, yang dimaksudkannya untuk kepentingan FDR/PKI.
Kehadiran Muso mempunyai arti politis bagi gerakan komunis di Indonesia. Ia membawa “garis komunis internasional ortodoks“ ialah garis keras Zhadanov. Di tahun 1947, gerakan komunis internasional (Komintern) berubah haluan dan menempuh garis keras. Garis lunak Dimitrov yang dilakoni sejak 1935 yaitu bekerja sama dengan kapitalis untuk melawan fasisme sudah dikesampingkan.
Komintern diubah namanya menjadi Kominform (komunis reformasi). Angin perubahan dari Moskow ini yang dibawa Muso ke Indonesia. Ia ingin merombak organisasi yang dinilainya kurang revolusioner dan radikal. Dalam konferensi PKI pada 26-27 Augustus 1948, ia mengungkapkan garis Kominform yang telah berubah seraya mengajukan rencana-rencana baru yang dituangkannya di thesisnya: ”Jalan Baru untuk Republik Indonesia”.
Reformasi sosial yang dianjurkan tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dicanangkan FDR. Platform baru Muso adalah; ”harusnya perjuangan anti-imperialis Indonesia bersatu dengan Soviet Unie yang memelopori perjuangan melawan blok imperialis pimpinan Amerika Serikat”. Ia juga mendesak PKI, Partai Buruh terbesar, memegang pimpinan revolusi nasional.
Pada 31 Agustus 1948 PKI membuat perubahan drastis. FDR dibubarkan. Partai Buruh dan Partai Sosialis berfusi ke PKI. Disusun Polit Biro baru, Muso menjadi salah satu Sekjen. PKI yang semula beranggotakan 3.000 orang, menjadi 30 ribu orang. Organisasi massa (ormas) PKI kemudian merencanakan kongres koreksi dan merancang trace baru, jalur radikal dan keras.
Tanggal 13 September pecah peristiwa Solo, yakni tawuran antara pasukan Siliwangi (kesatuan reserve umum TNI) dengan pasukan TNI setempat dari Komando Pertempuran Panembahan Senopati yang telah diinfiltrasi FDR/PKI. Dalam rencana FDR/ PKI yang tertuang dalam dokumen “Menginjak Perjuangan Militer Baru”, kota Solo hendak dijadikan ”Wild West”, untuk menyesatkan perhatian atas rencana militer besar yang sebenarnya. Tetapi provokasi PKI ini dapat diatasi pasukan-pasukan yang setia kepada pemerintah
Belanda Memperkeruh suasana
Pada 18 September 1948 pagi, Soemarsono selaku Gubernur Militer (PKI) dan atas nama pemerintah Front Nasional setempat, memproklamasikan tidak terikat lagi kepada RI pimpinan Soekarno-Hatta, dan memaklumkan pemerintah Front Nasional. Kekuatan militer PKI untuk melakukan makar adalah kesatuan-kesatuan Brigade XXIX eks Pesindo, pimpinan Kolonel Dachlan. Mereka bersenjata lengkap dan berpengalaman tempur.
Dari Madiun PKI menabuh genderang perang menantang RI. Dari Yogyakarta, pada 19 September jam 22:00, Presiden Soekarno berpidato keras antara lain: “….. Kemarin pagi Muso mengadakan kup dan mendirikan suatu pemerintahan Soviet di bawah pimpinan Muso. Perampasan kekua-saan ini dipandang sebagai permulaan untuk merebut seluruh pemerintahan RI. Ternyata peristiwa Solo dan Madiun tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan satu rantai-tindakan untuk merobohkan pemerintah RI”
“…… Bantulah pemerintah, bantulah alat-alat pemerintah dengan sepenuh tenaga, untuk memberantas semua bentuk pemberontakan dan mengembalikan pemerintahan yang sah di daerah yang bersangkutan. Rebut kembali Madiun, Madiun harus segera di tangan kita kembali….”
Pada 20 September 1948 diadakan sidang Dewan Siasat Militer dipimpin PM/Menteri Pertahanan Hatta. Apabila tidak diadakan tindakan cepat menumpas PKI, Belanda akan melakukan intervensi. Angkatan Perang harus secepatnya merebut Madiun kembali. Kolonel A.H. Nasution sebagai kepala staf Operasi MBAP menyanggupi merebut kembali Madiun dalam waktu dua minggu.
Ancaman Belanda
Tantangan lain yang masih harus dihadapi RI pada September 1948 adalah ancaman agresi Militer Belanda. Perundingan diplomatik seusai Renville tidak berjalan lancar. Letjen Spoor, Panglima tentara Belanda yang meragukan penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui perundingan, sejak Februari telah merencanakan operasi militernya yang sewaktu-waktu dapat digerakkan untuk menuntaskan masalah secara militer once for all.
Rencana strategi yang dinilainya berhasil memenangkan agresi militer pertama (1947) disiapkan lagi, kali ini diberi sandi : “Operatie Kraai”.
Kekacauan di wilayah RI dan adanya pemberontakan PKI di Madiun dinilainya peluang strategis untuk melancarkan operasi militer besar: memadamkan pemberontakan komunis sekalian menamatkan riwayat RI.
Bila di Yogyakarta diadakan sidang Dewan Siasat Militer dipimpin PM Hatta untuk menumpas pemberontakan PKI-Muso, maka pada tanggal yang sama di Jakarta diadakan perundingan para pemimpin politik dan militer Belanda, dipimpin wakil wali negara, Abdulkadir Widjojoatmodjo.
Usul Jenderal Spoor untuk mempercepat agresi militer, disetujui. Diputuskan oleh sidang agar Abdulkadir minta izin kepada Pemerintah Pusat Belanda, agar diberi kuasa untuk segera bertindak, melancarkan operasi “Kraai”.
Ternyata Belanda urung melancarkan operasi militernya. Ini bukan karena Kabinet Belanda tidak merestui, tapi karena kalah cepat dengan operasi TNI. RRI Yogyakarta menyiarkan Brigade II Siliwangi dipimpin Letnan Kolonel Sadikin tanggal 30 September 1948 jam 04:00 petang membebaskan Madiun.
Ini berarti kurang dari dua minggu dari rencana operasi yang bergerak 21 September 1948 itu. Tidak selang lama di Madiun bergabung pula Brigade S pimpinan Letkol Surahmat dari Komando Tempur Djawa Timur. Operasi militer selanjutnya membebaskan kabupaten-kabupaten yang dikuasai PKI, yaitu Ponorogo, Magetan, Pacitan.
Gerakan PKI Dipadamkan
Pada akhir bulan Nopember 1948, seluruh operasi penumpasan PKI termasuk daerah-daerah sebelah utara Surakarta yaitu Purwodadi, Cepu, Blora, Pati, Kudus, dan lain-lain, selesai. Gerakan PKI dipadamkan dalam tempo 65 hari.
TNI melaksanakan konsolidasi, mempersiapkan diri menghadapi agresi Belanda. Sejarah mencatat, TNI tidak punya cukup waktu untuk melakukan konsolidasi dan mempersiapkan diri menghadapi agresi militer Belanda.
Tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militer. Kali ini serangan kilat ditujukan langsung ke Ibu Kota RI Yogyakarta. Dalam waktu singkat Belanda menduduki kota-kota penting yang masih tersisa di wilayah RI. Pimpinan-pimpinan politik RI ditawan, tetapi mereka tidak berhasil menangkap pimpinan TNI.
TNI tetap utuh dan tidak bisa dihancurkan, karena pasukan TNI segera menyebar di daerah-daerah pengunduran yang luas (sesuai rencana strategi pertahanan yang telah digariskan dalam perintah siasat Panglima Sudirman). Belanda memaksa TNI melakukan perlawanan gerilya, suatu cara peperangan yang sangat sesuai bagi TNI.
Bila Belanda melancarkan strategi perangnya untuk menghancurkan, dengan tujuan untuk meniadakan/memusnahkan RI, yang dalam istilah Carl von Clausewitch Niederwerfungs-strategie, maka ia dihadapi oleh TNI dengan perang gerilya/bersama rakyat, yang berjangka waktu panjang dan menjemukan, yang menurut teori Hans Delbruck sebagai Ermattungskrieg.
Belanda diganggu terus menerus oleh pertempuran hit and run, dan diselingi perang diplomasi, yang menekan syaraf dan melelahkan.
